Sunday, April 16, 2017

Home » » Peraturan Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Peraturan Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

By www.artikelhukum.online April 16, 2017  No comments

Download Peraturan Kelautan dan Perikanan
Negara Indonesia memiliki wilayah laut sangat luas 5,8 juta km2 yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut tersebut terdapat sekitar 17.500 lebih dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia, berkait peraturan tentang Kelautan, Perikanan, Nelayan, Garam silahkan Download dibawah ini :
  1. UNDANG-UNDANG (UU) Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 17 TAHUN 1985 (17/1985) Tanggal: 31 DESEMBER 1985 (JAKARTA) Sumber: LN 1985/76; TLN NO. 3319 Tentang: PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT) 
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA 
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN 
  4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1992 TENTANG P E L A Y A R A N
  5. UU NOMOR 17 TH 2008 TENTANG PELAYARAN
  6. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN 
  7. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN , PEMBUDI DAYA IKAN , DAN PETAMBAK GARAM 
  8. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL 
  9. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN NAGOYA PROTO C OL ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFIT S ARISING FROM THEIR UTILIZATION T O THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBAN G YANG TIMBUL DARI PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI) 
  10.  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
  11. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
  12. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 /PERMEN - KP/2015 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN 
  13. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 /PER MEN - KP /20 1 5 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
  14. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 /PERMEN - KP /201 5 T ENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA ( TRAWLS ) DAN PUKAT TARIK ( SEINE NET S ) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
  15. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHU N 2009 TEN TAN G PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TEN TANG PERIKANA 
  16. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 / PER M EN - KP /201 5 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 
  17. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 /PERMEN - KP/2014 TENTANG RUMPON 
  18. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 / PERMEN - KP/2016 TENTANG PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL 
  19. KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor : 04/MEN-KP/KB/XI/2007 Nomor : 7 – SKB – BPNRI - 2007 TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN USAHA PERIKANAN SKALA KECI L UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN MELALUI SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH  
  20. ERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 /PERMEN - KP /201 4 T ENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN 
  21.  Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
  22. permen/2016/PM_6_Tahun_2016 tentang penyelenggaran pelayanan publik kapal perintis milik negara 
  23. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN. NOMOR :KM 8 TAHUN 2005. TENTANG. TELEKOMUNIKASI PELAYARAN 
  24. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1988 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT  
  25. ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN  
  26. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 1 / PER MEN - KP / 201 5 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER ( Panulirus spp.) , KEPITING ( Scylla spp.), DAN RAJUNGAN ( Portunus pelagicus spp.) 
  27.  KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 45/MEN/2011 TENTANG ESTIMASI POTENSI SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONES
  28. Perhubungan/km_no_21_tahun_2007 eknis (UPT) Kantor Pelabuhan dengan Peraturan Menteri. Perhubungan 
  29. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
  30.  PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /PERMEN - KP/201 7 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI RIS ET DAN OBSERVASI LAUT
  31. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.11/MEN/2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.13/MEN/2005 TENTANG FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN  
  32. PERATURAN MENTERI KELAUTAN D AN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 /PERMEN - KP/201 4 TENTANG PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL 
  33. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 / PER MEN - KP /201 4 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 
  34. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.02/MEN/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
  35. KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.18/MEN/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM MINAPOLITAN  
  36. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
  37. SOP PERIZINAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
  38. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKA PAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOL AAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  39. Peraturan Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang. Penghentian Sementara (Moratorium) 
  40. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.09/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
  41. PERBERSAMA MENTRI KP NO.1 PERBER MKP 2014 DAN KEPALA BKN-NO.7 TAHUN-201 KETENTUAN-PELAKSANAAN-PERMENPAN-DAN-RB-NO.25-TAHUN-2013-TENTANG-JF-ANALIS-PASAR-HASIL-PERIKANAN-DAN-AK.pdf 
  42. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 / PERMEN - KP/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MEN TE RI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER. 30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK I NDONESIA 
  43. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.02/MEN/2011 TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA   
  44. KUMPULAN PERA TURAN KREDIT USAHA RAKY A T 2016 pdf 
  45. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 TAHUN 20 1 4 TENTANG RUMPUN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA GELAR LULUSAN PERGURUAN TINGGI 
  46. PERATURAN MEN TER! KEUANGAN REPUBLIK INDONES IA NOMOR 2 34 /PMK.0 1/2015 TENTANG ORGANI SASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN  
  47. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 
  48. JDIH Kementerian PUPR PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/ PRT/M/ 2016 TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR 
  49. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PERMEN-KP/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
  50. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATLIR NEGARA NOMOR: PER11 9IM.PANl1012008 TENTANG JABATAN FLlNGSlONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA  
  51. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKA SI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERI KANAN TAHUN ANGGARAN 2008 
  52. PERPANJANGAN MASA BERLAKU LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2007 DAN NOMOR PB.01/MEN/2007  

0 comments:

Post a Comment